Analisis Peran Kebijakan Pemerintah terhadap Tingkat Kesejahteraan Dosen di Indonesia

Abstract

Tujuan penulisan ini untuk mengetuk pintu hati pemerintah agat turut mencari solusi bagaimana mensejahterakan kehidupan dosen swasta yang teramat jauh dari kata sejahtera. Mungkin lebih memprihatinkan lagi saat ini dosen swasta untuk memenuhi kebutuhan hidup saja masih kekurangan. Metode penulisan karya ilmiah ini dengan membaca berbagai sumber informasi terpercaya, peraturan pemerintah dan buku referensi. Kemudin hasilnya dirangkai sesuai dengan topik bahasan dengan meberikan narasi yang bersifat memberikan informasi dan saran. Hasil analisis penulis Peran Kebijakan Pemerintah terhadap Tingkat Kesejahteraan Dosen di Indonesia masih rendah. Berdasarkan PP Nomor 15 Tahun 2019, seorang dosen PNS lulusan S2 yang baru meniti karir (golongan IIIb) mendapat gaji pokok sebesar Rp 2.688.500., Mereka yang masih berstatus CPNS bahkan hanya bisa membawa pulang 80% gaji pokok tersebut. Bandingkan dengan gaji PNS non-dosen yang baru lulus S1 (fresh graduate), dengan segala tunjangannya, bisa mencapai Rp 5-9 juta. Lebih memprihatinkan lagi dosen swasta, pemerintah tutup mata bagaimana yayasan memberikan gaji kepada dosen di swasta, bahkan ada yang tidak mendapat gaji bulanan dan kebanyakan hanya diberi gaji untuk memenuhi transportasi dosen ketika mengajar yaitu sebesar Rp.500.000,- sampai dengan Rp. 1.500.000,-. Kalaupun ada yg mengikuti gaji UMP itu hanya universitas swasta besar dan sekitar 3 kampus di Sumatera Utara dari 204 jumlah perguruan tinggi swasta. Bagi dosen yang belum serdos hal ini tentu sangat memberatkan dalam memenuhi kebutuhan hidup, sehingga akhirnya dosen mencari pekerjaan sampingan diluar kampus dan ini berpengaruh kepada konsentrasi dosen dalam memenuhi tridarma perguruan tinggi.Kata Kunci : Kebijakan; Peran; Pemerintah; Kesejahteraan Dosen.