Moderasi Beragama dalam Bernegara di Asia Tenggara

Abstract

Ada dua hal yang terlihat dari temuan penelitian tersebut. Pertama, negara hukum Indonesia, Singapura, dan Brunei Darussalam semuanya menganut prinsip moderat beragama (Moderation in Religious Practice) untuk mengatur kehidupan beragama penduduknya. Oleh karena itu, Wahhabisme sering disebut sebagai cabang Islam yang paling tidak dapat ditolerir tidak dapat diterapkan di ketiga negara tersebut. Wahhabisme bercita-cita untuk menegakkan dan menegakkan "Islam murni", yang dianggapnya sebagai cabang Islam yang paling akurat, dengan cara apa pun yang diperlukan, bahkan melalui kekerasan. Kedua, Fikih Mazhab Syafi'i dianut baik oleh warga negara Indonesia, Singapura, maupun Brunei dalam hal fikih (hukum Islam yang berlaku) yang mereka praktikkan dalam kehidupan beragama. Dalam hal ini, Indonesia belum mengesahkan undang-undang nasional yang menetapkan mazhab Syafi'i sebagai lembaga negara yang diakui. Pemerintah Singapura dan Brunei Darussalam, berbeda dengan Indonesia, telah mengambil keputusan politik yang secara resmi menetapkan Mazhab Syafi'i sebagai sekolah negeri resmi. Pasal 33 Ayat (1) Administration of Muslim Law Act (AMLA) tahun 1966 mengatur hal ini dalam konteks Singapura. Surat Keputusan Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Waddaulah, tertanggal 1 Januari 1984 M, yang bertepatan dengan 27 Rabiul Awwal 1442 Hijriyyah, mengatur topik ini dalam konteks Brunei Darussalam.Kata Kunci: Modersi, Agama , Negara Asia Tenggara